TEMPO.CO, Bandung -Sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri merupakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Pendidikan untuk kader pemerintahan di Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1920-an.
Saat itu, ada pendidikan pamong praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), dan Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA).
Lantas, setelah kemerdekaan, justru kebutuhan akan tenaga pamong praja pemerintahan pusat dan daerah semakin meningkat. Sehingga, pada tahun 1948, dibentuk lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja. SMT Pangreh Praja ini kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA).
Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. Kebutuhan pemerintah terhadap kader yang memenuhi kualifikasi pun semakin gencar, sehingga mendorong pemerintah menyelenggarakan pendidikan aparatur setingkat sarjana. Maka didirikanlah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Rudini pun mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan 20 APDN yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia menjadi satu APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor. APDN berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Selanjutnya: Keberadaan STPDN dengan program...
